Kasus Monopoli di Indonesia
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia telah memutuskan bahwa Google bersalah atas praktik monopoli terkait penerapan Google Play Billing dalam berbagai aplikasi. Dalam sidang pada Januari 2025, KPPU menjatuhkan sanksi denda kepada Google sebesar Rp202,5 miliar. Google dinyatakan melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Denda ini dianggap sebagai bentuk penalti atas tindakan monopoli yang dilakukan.
Google mengklaim bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menjaga keamanan dan integritas platform mereka. Namun, KPPU berpendapat bahwa kebijakan tersebut membatasi pilihan konsumen dan merugikan pengembang aplikasi lokal yang tidak memiliki akses ke metode pembayaran alternatif.
Google menyatakan keberatan atas keputusan ini dan berencana untuk mengajukan banding. Mereka membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa kebijakan mereka, termasuk Google Play Billing, dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan aman. Kasus ini menarik perhatian publik dan menjadi salah satu contoh besar bagaimana regulasi di Indonesia mulai menekan raksasa teknologi global untuk mematuhi aturan persaingan usaha lokal. Selain itu, kasus ini juga dapat menjadi preseden bagi negara lain dalam menangani kasus serupa.
Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana perusahaan teknologi besar dapat terlibat dalam praktik monopoli yang merugikan pasar lokal. KPPU berkomitmen untuk terus menegakkan hukum persaingan usaha dan memastikan bahwa pasar tetap kompetitif dan adil bagi semua pelaku usaha.
